Bencana Di Sumatera, Negara Gugat Hingga Rp 4,84 Triliun ke

Pemerintah melalui kementerian terkait mengajukan gugatan perdata senilai Rp 4,84 triliun terhadap enam

perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di wilayah Sumatera. Gugatan ini

diajukan menyusul rangkaian bencana ekologis, seperti banjir, longsor, dan kebakaran lahan, yang dinilai berkaitan

erat dengan aktivitas usaha yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Langkah hukum tersebut disebut sebagai bentuk keseriusan negara dalam menegakkan hukum lingkungan serta

memulihkan kerugian negara dan masyarakat akibat degradasi ekosistem.

Dasar Gugatan dan Nilai Kerugian Rp 4,84 triliun

Nilai gugatan Rp 4,84 triliun mencakup kerugian lingkungan, kerugian ekonomi, serta biaya pemulihan ekosistem

yang rusak. Pemerintah menilai aktivitas enam perusahaan tersebut diduga melanggar ketentuan perizinan, melakukan

pembukaan lahan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, serta abai terhadap kewajiban perlindungan

kawasan hutan dan daerah aliran sungai.

Menurut keterangan resmi, kerusakan lingkungan yang terjadi telah berdampak luas, mulai dari terganggunya

sumber air, rusaknya lahan pertanian, hingga meningkatnya risiko bencana bagi masyarakat sekitar.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah wilayah di Sumatera kerap dilanda bencana alam yang diperparah oleh

faktor lingkungan. Banjir bandang dan longsor dilaporkan merusak permukiman warga, infrastruktur publik,

serta menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan.

Pemerintah menilai bencana tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam, melainkan juga akibat

kerusakan lingkungan yang bersifat sistemik, termasuk alih fungsi hutan dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.

Selain menuntut ganti rugi finansial, gugatan ini juga bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku usaha agar

lebih patuh terhadap regulasi lingkungan. Pemerintah menegaskan bahwa perusahaan wajib bertanggung jawab

atas dampak kegiatan usahanya, terutama jika menimbulkan risiko besar bagi keselamatan masyarakat.

Dana yang dituntut nantinya akan digunakan untuk pemulihan lingkungan, rehabilitasi hutan, perbaikan daerah

aliran sungai, serta program mitigasi bencana di wilayah terdampak.

Hingga kini, proses gugatan masih berjalan di pengadilan. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada majelis

hakim untuk menilai bukti-bukti yang diajukan, termasuk hasil kajian ilmiah dan audit lingkungan.

Sementara itu, keenam perusahaan yang digugat memiliki hak untuk memberikan pembelaan sesuai dengan

mekanisme hukum yang berlaku. Pemerintah Tuna55 menegaskan tetap menjunjung asas keadilan dan praduga tak

bersalah dalam proses peradilan.

Pengamat lingkungan menilai gugatan senilai triliunan rupiah ini sebagai langkah penting dalam penegakan

hukum lingkungan di Indonesia. Menurut mereka, penindakan tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan

diperlukan untuk mencegah bencana serupa terulang di masa depan.

Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi harus sejalan dengan perlindungan lingkungan.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan, memperbaiki tata kelola sumber daya alam,

serta memastikan keselamatan dan keberlanjutan hidup masyarakat di Sumatera dan wilayah lainnya.