Komika sekaligus kreator konten Pandji Pragiwaksono akhirnya angkat bicara setelah dirinya dilaporkan
ke kepolisian terkait materi yang menyinggung istilah hukum mens rea. Laporan tersebut muncul usai Pandji
menyampaikan pembahasan mens rea dalam sebuah konten dan penampilannya yang kemudian menuai pro dan kontra di tengah publik.
Pandji mengaku mengetahui adanya laporan tersebut dari pemberitaan media dan perbincangan di media sosial.
Ia pun menanggapi situasi itu dengan sikap tenang, seraya menegaskan bahwa materi yang ia sampaikan merupakan
bagian dari edukasi dan sudut pandang pribadi, bukan bermaksud menyerang pihak tertentu.
“Saya menyampaikan materi itu dalam konteks diskusi dan edukasi, bukan untuk memprovokasi atau menyudutkan siapa pun,” ujar Pandji dalam pernyataan yang diunggah melalui media sosialnya.
Tegaskan Konteks Edukasi Pandji Pragiwaksono
Menurut Pandji, istilah mens rea yang ia bahas merupakan konsep hukum yang umum dikenal, terutama dalam ranah pidana. Ia menilai pembahasan tersebut seharusnya dilihat secara utuh dan tidak dipotong-potong, karena dapat menimbulkan kesalahpahaman.
Ia juga menekankan bahwa sebagai warga negara, dirinya menghormati proses hukum yang berjalan. Pandji menyatakan siap memberikan klarifikasi apabila memang dibutuhkan oleh pihak kepolisian.
“Kalau memang dipanggil untuk dimintai keterangan, saya siap. Semua bisa dijelaskan secara terbuka,” lanjutnya.
Dilaporkan oleh Pihak Tertentu
Laporan terhadap Pandji disebut dilayangkan oleh pihak yang merasa dirugikan atas materi tersebut. Mereka menilai pernyataan Pandji berpotensi menyesatkan dan dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat terkait penegakan hukum.
Meski begitu, hingga kini belum ada keterangan resmi dari kepolisian mengenai status hukum laporan tersebut,
apakah sudah naik ke tahap penyelidikan atau masih sebatas pengaduan masyarakat Tuna55.
Tuai Dukungan dan Kritik
Kasus ini memicu perdebatan luas di media sosial. Sebagian warganet menyatakan dukungan kepada Pandji dan menilai pelaporan tersebut sebagai bentuk pembatasan kebebasan berekspresi. Namun, tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa figur publik perlu
lebih berhati-hati saat membahas isu hukum agar tidak menimbulkan tafsir keliru.
Pandji sendiri berharap polemik ini dapat menjadi ruang diskusi yang sehat.
“Perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting, kita berdiskusi dengan data dan niat baik,” tutupnya.
