Jakarta — PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya di tingkat pusat hingga
daerah untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Partai menegaskan bahwa kader yang
terbukti melakukan tindak pidana korupsi akan langsung dipecat tanpa kompromi, sebagai upaya menjaga integritas
partai dan kepercayaan publik.
Instruksi Keras bagi Seluruh Kader
Instruksi ini disampaikan dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan ditujukan untuk menegaskan disiplin partai.
Sekretaris Jenderal PDI menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi kader yang menyalahgunakan jabatan dan kewenangan.
“Demi menjaga marwah organisasi, kami akan menindak tegas dengan memberhentikan setiap kader yang mencederai amanat rakyat melalui korupsi. Tidak ada pembelaan dan tidak ada perlindungan bagi pelanggar,” tegasnya.
Instruksi ini berlaku untuk semua kader, termasuk anggota legislatif, kepala daerah, pejabat struktural partai,
maupun kader yang menduduki jabatan publik lainnya. PDI menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas
dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan.
Sanksi Tegas dan Proses Hukum PDIP
Selain pemecatan dari partai, kader yang terbukti melakukan korupsi juga akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
PDI menegaskan tidak akan menghalangi proses penegakan hukum oleh aparat, termasuk KPK, kepolisian, dan kejaksaan.
Langkah ini menjadi salah satu bentuk komitmen PDI untuk memperkuat citra partai sebagai organisasi politik Tuna55
yang menjunjung tinggi integritas. PDI juga menekankan perlunya pengawasan internal dan pendidikan politik bagi kader untuk mencegah praktik korupsi di lingkungan partai.
Momentum Konsolidasi di Rakernas
Rakernas PDI tahun ini menjadi momentum konsolidasi sekaligus refleksi bagi partai menghadapi tantangan politik ke depan.
Instruksi keras ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh kader agar menjaga kepercayaan publik dan membuktikan
komitmen partai dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Dengan kebijakan ini, PDI menegaskan bahwa kepercayaan rakyat adalah prioritas utama, dan partai akan terus
mengambil langkah tegas terhadap siapa pun kader yang melanggar aturan dan merugikan negara maupun masyarakat.
