Jakarta — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menyatakan bahwa partainya akan membahas
secara khusus wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam
agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) mendatang. Pembahasan ini dinilai penting karena menyangkut arah
demokrasi lokal dan mekanisme pemilihan pemimpin daerah di Indonesia.
Ganjar menjelaskan bahwa wacana pilkada melalui DPRD muncul sebagai respons atas berbagai persoalan yang kerap
mengiringi pilkada langsung, mulai dari biaya politik yang tinggi, potensi konflik horizontal, hingga praktik politik uang
yang dinilai sulit diberantas. Karena itu, PDIP memandang perlu melakukan kajian mendalam sebelum mengambil sikap resmi.
“Ini menyangkut sistem demokrasi kita, maka harus dibahas secara serius dan menyeluruh. Rakernas akan menjadi forum
untuk mendengarkan berbagai pandangan, baik dari internal partai maupun masukan publik,” ujar Ganjar.
Ia menegaskan bahwa PDIP belum mengambil keputusan final terkait wacana tersebut. Partai berlambang banteng
moncong putih itu ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,
memperkuat demokrasi, dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Ganjar juga menyebutkan bahwa selama ini pilkada langsung memang telah membuka ruang partisipasi publik yang luas,
namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan besar. Biaya kampanye yang mahal kerap mendorong kandidat untuk
mencari sokongan dana dari pihak tertentu, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan setelah terpilih. Selain itu,
kontestasi yang keras di tingkat daerah juga kerap memicu gesekan sosial di masyarakat.
Melalui Rakernas, PDIP berencana mengundang masukan dari kepala daerah, kader partai, akademisi, serta tokoh masyarakat
untuk menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem. Hasil pembahasan ini nantinya akan menjadi dasar
bagi PDIP dalam menyikapi wacana perubahan mekanisme pilkada yang sedang bergulir di tingkat nasional.
Sementara itu, wacana pilkada melalui DPRD kembali mengemuka seiring munculnya pembahasan revisi undang-undang
terkait pemilu dan pemerintahan daerah. Sejumlah kalangan menilai mekanisme tersebut dapat menekan biaya politik,
namun di sisi lain juga dikhawatirkan mengurangi hak langsung masyarakat dalam memilih pemimpinnya Tuna55.
Ganjar menekankan bahwa PDIP akan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengambil sikap. Menurutnya,
keputusan terkait sistem pilkada tidak boleh didasarkan pada kepentingan politik jangka pendek, melainkan harus
mempertimbangkan keberlanjutan demokrasi dan kualitas kepemimpinan daerah.
Dengan pembahasan di Rakernas, PDIP berharap dapat merumuskan pandangan yang komprehensif dan menjadi
kontribusi nyata dalam diskursus nasional mengenai masa depan demokrasi lokal di Indonesia.
