Pulau Jawa kembali menjadi sorotan dalam pembahasan kemiskinan nasional. Bukan semata karena persentasenya paling tinggi,
melainkan karena jumlah penduduk miskin (secara absolut) di wilayah ini tercatat paling besar dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia.
Kondisi ini erat kaitannya dengan fakta bahwa Jawa merupakan pusat populasi terbesar, sekaligus kawasan dengan konsentrasi
aktivitas ekonomi, urbanisasi, dan mobilitas tenaga kerja yang sangat tinggi.
Namun, penting dipahami: jumlah penduduk miskin yang besar tidak selalu berarti tingkat kemiskinan (persentase) di suatu wilayah paling buruk.
Di beberapa daerah, persentase kemiskinan bisa lebih tinggi meski jumlah orang miskinnya lebih kecil, karena total penduduknya
tidak sebesar Jawa. Dengan kata lain, Jawa tinggi dalam jumlah, sementara wilayah lain bisa saja menonjol dalam persentase.
Mengapa Pulau Jawa Tertinggi dalam Jumlah Penduduk Miskin?
Ada beberapa faktor yang membuat Pulau Jawa berada di posisi teratas dalam jumlah penduduk miskin. Pertama, basis penduduk
yang sangat besar otomatis membuat angka absolut mudah melonjak. Jika persentase kemiskinan di Jawa “hanya” satu digit,
jumlah orang yang terdampak tetap bisa mencapai jutaan karena total penduduknya ratusan juta.
Kedua, ketimpangan akses ekonomi di dalam pulau juga masih terjadi. Meski kota-kota besar tumbuh pesat, tidak semua
wilayah Tuna55 menikmati peluang yang sama. Sebagian masyarakat berada dalam kondisi rentan: penghasilan tidak tetap,
kerja informal, dan minim jaminan sosial. Ketiga, lonjakan biaya hidup di kawasan perkotaan turut mendorong munculnya
kelompok “hampir miskin” yang mudah jatuh miskin saat terjadi guncangan ekonomi, sakit, atau kehilangan pekerjaan.
Rincian Provinsi di Jawa dengan Penduduk Miskin Terbesar
Secara umum, provinsi-provinsi di Jawa yang sering tercatat memiliki jumlah penduduk miskin besar adalah Jawa Timur,
Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Ketiganya memiliki populasi yang sangat besar dan wilayah yang luas, mencakup kawasan
perkotaan, pinggiran, hingga pedesaan dengan karakter ekonomi yang beragam.
Di sisi lain, provinsi seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta bisa menunjukkan pola yang berbeda. Jakarta, misalnya, sering
memiliki persentase kemiskinan yang relatif rendah, tetapi tantangan utamanya adalah biaya hidup dan kesenjangan. Sementara
Yogyakarta, di beberapa periode, dikenal memiliki persentase kemiskinan yang lebih tinggi dibanding provinsi Jawa lainnya,
meski jumlah absolutnya tidak sebesar provinsi berpenduduk raksasa.
Apa Artinya bagi Kebijakan dan Program Bantuan?
Data kemiskinan perlu dibaca secara lengkap: jumlah dan persentase, termasuk kedalaman kemiskinan, garis kemiskinan,
serta profil pekerjaan masyarakat miskin. Jika Jawa memiliki jumlah penduduk miskin terbesar, maka intervensi perlu menyasar
skala yang luas: perlindungan sosial, penciptaan kerja formal, penguatan UMKM, dan pengendalian inflasi kebutuhan pokok.
Kesimpulannya, tingginya jumlah penduduk miskin di Jawa adalah cerminan dari besarnya populasi dan kompleksitas ekonomi
wilayah tersebut. Dengan kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis data, penurunan angka kemiskinan baik di Jawa maupun
nasional dapat dilakukan lebih terukur dan berkelanjutan.
