Kepala BGN Bocorkan Telepon Mendadak dari Prabowo, Ditanya

Jakarta — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya

mendapat telepon mendadak dari Presiden Joko Widodo Subianto terkait dengan laporan serius tentang masalah

dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembicaraan telepon ini menunjukkan betapa isu kualitas

dan pelaksanaan MBG menjadi perhatian langsung dari Presiden, juga menggambarkan respons Pemerintah atas sorotan publik dan DPR.

Kenapa Telepon Itu Terjadi?

Program MBG memang menjadi salah satu kebijakan prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo,

yang bertujuan menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah serta ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia.

Namun, sejak awal pelaksanaannya banyak laporan dan kritik bermunculan, termasuk tentang masalah kualitas makanan,

standar sanitasi, hingga kasus keracunan yang sempat dilaporkan di berbagai daerah.

Dalam sejumlah pernyataan resmi dan tanggapan DPR, masih ditemukan persoalan menu MBG yang dinilai

kurang memenuhi standar gizi hingga adanya temuan makanan mengandung bahan pengawet dan produk impor

yang tidak sesuai dengan amanat program. Hal ini memicu pertanyaan serius dari anggota DPR kepada BGN sebagai pelaksana teknis program.

Dalam percakapan yang dibocorkan Dadan Hindayana, Presiden Prabowo secara langsung menanyakan sejauh

mana laporan masalah MBG tersebut benar dan apa langkah yang sedang dilakukan BGN untuk menanganinya.

Telepon itu terjadi secara tiba-tiba dan menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak mengabaikan kritik, tetapi

menindaklanjuti isu tersebut secara serius.

Meski detail lengkap percakapan belum dipublikasi secara penuh oleh BGN, langkah ini menggambarkan dua hal penting:

Kepedulian Presiden terhadap kualitas program MBG, terutama terkait kesehatan anak-anak sebagai penerima manfaat.
Tekanan dan harapan bahwa BGN dapat merespons isu secara transparan, cepat, dan akuntabel.

Program MBG menjadi sorotan bukan hanya karena kasus makanan yang dinilai kurang layak, tetapi juga karena

jumlah penerima yang sangat besar dan dorongan pemerintah untuk mengatasi masalah gizi di Indonesia.

Menurut laporan BGN per awal tahun ini, program Tuna55 tersebut telah menjangkau puluhan juta penerima

di seluruh provinsi. Namun, DPR masih mencatat beberapa catatan tentang standar sanitasi dan nutrisi yang harus diperbaiki.

Sementara itu, publik juga diingatkan bahwa pelaksanaan MBG melibatkan ribuan dapur lokal atau mitra penyedia

makanan (SPPG), yang secara operasional harus berpegang pada standar ketat. Kritik yang dilontarkan DPR

dan masyarakat menjadi penting dalam upaya memperkuat pengawasan tersebut.

Pemerintah melalui BGN menyatakan komitmennya untuk terus memperbaiki program, termasuk:

Respons Presiden Prabowo dalam memanggil dan menelpon langsung Kepala BGN juga memberi sinyal bahwa isu ini

bukan sekadar headline; tetapi isu yang ditangani langsung oleh kantor Presiden dan diharapkan mendapatkan solusi konkret.