Rencana pemerintah untuk membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor tekstil menuai beragam respons dari
pelaku industri. Di satu sisi, langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat industri nasional dan mengurangi ketergantungan impor.
Namun di sisi lain, para pengusaha tekstil memberikan peringatan agar kebijakan tersebut tidak justru menimbulkan persoalan baru
bagi industri yang sudah lama menghadapi tekanan berat.
Sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) selama beberapa tahun terakhir mengalami tantangan serius, mulai dari serbuan produk
impor murah, kenaikan biaya produksi, hingga penurunan permintaan global. Dalam konteks ini, kehadiran BUMN tekstil
dinilai perlu dikaji secara matang.
Tujuan Pemerintah Bentuk BUMN Tekstil
Pemerintah menyebut rencana pembentukan BUMN tekstil sebagai bagian dari strategi memperkuat industri manufaktur nasional.
BUMN tersebut diharapkan mampu menjadi jangkar industri, mulai dari hulu hingga hilir, sekaligus menjaga stabilitas pasokan
bahan baku dan harga di dalam negeri.
Selain itu, BUMN tekstil juga digadang-gadang dapat menyerap tenaga kerja, menghidupkan kembali pabrik-pabrik yang
mati suri, serta meningkatkan daya saing produk tekstil Indonesia di pasar global.
Pengusaha Ingatkan Risiko Distorsi Pasar
Menanggapi rencana tersebut, asosiasi dan pelaku usaha tekstil menyampaikan kekhawatiran terkait potensi distorsi pasar.
Mereka menilai kehadiran BUMN dengan dukungan modal besar dan fasilitas negara berisiko menciptakan persaingan
tidak seimbang dengan perusahaan swasta yang selama ini berjuang secara mandiri.
Pengusaha mengingatkan agar BUMN tekstil tidak diberi perlakuan istimewa yang berlebihan, seperti subsidi energi atau
kemudahan kredit yang tidak dapat diakses pelaku usaha swasta. Jika hal ini terjadi, dikhawatirkan justru akan mematikan
industri tekstil nasional yang sudah ada.
Masalah Efisiensi dan Tata Kelola
Selain persoalan persaingan, pengusaha juga menyoroti isu efisiensi dan tata kelola. Pengalaman sebelumnya menunjukkan
bahwa tidak semua BUMN mampu dikelola secara profesional dan efisien. Industri tekstil, yang sangat sensitif terhadap biaya
produksi dan kecepatan pasar, menuntut manajemen yang lincah dan adaptif.
Jika BUMN tekstil tidak dikelola dengan prinsip bisnis yang sehat, risiko kerugian negara pun menjadi perhatian. Pengusaha
menegaskan bahwa tujuan memperkuat industri seharusnya tidak berujung pada beban keuangan baru bagi pemerintah.
Fokus Benahi Masalah Lama Industri Tekstil
Pelaku industri menilai bahwa sebelum membentuk BUMN baru, pemerintah Tuna55 sebaiknya fokus menyelesaikan masalah mendasar
yang selama ini menghantui sektor tekstil. Di antaranya adalah maraknya impor ilegal, praktik dumping, tingginya biaya energi,
serta lemahnya pengawasan di pasar domestik.
Menurut pengusaha, perbaikan regulasi dan penegakan hukum yang konsisten justru akan memberikan dampak lebih besar bagi
kebangkitan industri tekstil nasional dibandingkan pembentukan BUMN baru.
Perlu Dialog dan Kajian Mendalam
Pengusaha menekankan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah dan pelaku industri sebelum rencana BUMN tekstil direalisasikan.
Kajian menyeluruh mengenai model bisnis, peran BUMN, serta dampaknya terhadap ekosistem industri dinilai mutlak diperlukan.
Mereka berharap BUMN tekstil, jika jadi dibentuk, berperan sebagai mitra strategis bagi industri swasta, bukan pesaing yang
justru memperberat kondisi sektor tekstil. Dengan perencanaan matang dan tata kelola yang baik, kebijakan ini diharapkan
benar-benar menjadi solusi, bukan sumber masalah baru.
